Tentang Sampah

Pagi ini saya membaca sebuah tweet tentang pemrosesan sampah dengan pembakaran di insenerator. Saya sendiri semacam sepakat dengan isi yang di-tweet-kan di sini. Dengan satu alasan mudah, karakter masyarakat di perkotaan Indonesia belum sampai ke mengurangi plastik. Walaupun kalau ditelaah, hampir seluruh peraturan terkait sampah rumah tangga bertumpu pada kemauan manusia-manusia penghasil sampah ini untuk melakukan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Peraturan yang ada pada dasarnya sudah diturunkan hingga level Pemerintah Kota/Kabupaten, tapi di dalamnya apa sudah membicarakan tentang insinerator?

Yep, sampahnya dibakar aja. Bukan dibakar sendiri di pekarangan, lho.

Peraturan Yang Telah Diterbitkan

Peraturan tentang pengelolaan sampah di Indonesia bersumber, salah satunya, pada UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam peraturan ini dijabarkan pengelolaan sampah rumah tangga dan B3 (atau sampah spesifik). UU ini juga membagi kewenangan pengelolaan sampah untuk diatur oleh Pemerintah melalui PP 81/2012. Strateginya dimandatkankan untuk diatur melalui Perpres untuk pemerintah pusat, Perda untuk provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota. Apakah ada mandat untuk mengatur ke bagian yang lebih detail lagi? Kalau lihat dari Perda Kabupaten Bogor (Perda Kabupaten Bogor 2/2014) sih, nggak ada mandat untuk ke kelurahan/kecamatan. Lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW diatur langsung di dalam Perda Kabupaten/Kota (contoh di Perda Kabupaten Bogor 2/2014).

Kalau lihat peraturan-peraturan di atas, peraturan turunannya hanya menyalin peraturan di atasnya. Intinya, Penanganan sampah rumah tangga terbagi ke dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan. Pemilahan ini merupakan tanggung jawab setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan pemukiman (dan jenis2 kawasan lainnya), kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota. Jadi, kamu-kamu yang menghasilkan sampah itu bertanggung jawab atas setidaknya pemilahan sampah. Pemilahan sampah di dalam peraturan di Indonesia ada 5 (iya, Lima! banyak banget ga tuh): sampah B3, organik (mudah terurai), sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

Ujung dari sampah ini kemudian ke pengolahan dan pemrosesan. Pengolahan sendiri dibagi menjadi pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan energi. Sama seperti pemilahan, tanggung jawab pengolahan juga jatuh ke: setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan pemukiman (dan jenis2 kawasan lainnya), kemudian pemerintah daerah kabupaten/kota. Have you ever see domestic trash compactor? Untuk pemrosesan, terbagi menjadi 2 timbun dan teknologi ramah lingkungan. Insinerator? Ga ada. Yang ada, pengelolaah sampah berteknologi bersih dan nirlimbah.

Satu lagi yang cukup unik, berdasarkan PP 81/2012, Produsen produk, wajib melakukan: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, memanfaatkan sampah kembali. Kalo gelas AMDK yang kemudian dikumpulkan oleh pemulung dan dijual lagi sudah lumrah, tapi bagaimana dengan bungkus mie instan? Produsen kantong plastik di pasar ngelacak produknya gimana?

Yang Tidak Sesuai

Peraturan tentang sampah rumah tangga dan pengelolaannya ini bertumpu pada timbun, kubur, dan asumsi kalau organik akan terurai. Betul, sampah organik memang dapat terurai menjadi kompos. Tapi apakah sampah organik yang dihasilkan hari ini bakalan jadi kompos besok? Kan nggak. Kalo gitu, apa tiap rumah mesti punya composter? Pengelolaan sampah masal dan cepat itu sudah tentu dibakar. Tapi Pembakaran sampah melalui insinerator tidak disetujui dalam peraturan (case in point: Walhi menolak insinerator di Bandung). Belum lagi dengan sampah plastik rumah tangga yang, jangankan reuse, reduce aja susah.

Revisi peraturan-peraturan ini agar dapat memasukkan insinerator ke dalam cara pemrosesan sampah akhir, selain ditimbun, IMO masuk akal banget. Setelah dibakar, massa sampah akan berkurang sekitar lebih dari 80%, menjadi abu, baru kemudian ditimbun pada land fill. Tentu insineratornya yang bisa menghasilkan panas > 800 derajat C, kalo kurang panas jadinya racun. Ini yang diprotes.

Yang Dapat Dilakukan Pada Skala Rumah Tangga

Pemisahan.

Saya selalu merujuk kepada Taiwan dalam pengelolaan sampah sebagai negara dengan tingkat daur ulang tertinggi. Tapi sebelum itu, di tahun 1993, saat terjadi protes terhadap land fill karena sampah, Taiwan sudah memiliki tingkat pemungutan sampah oleh pemerintah sebanyak 70%, yang artinya hanya 30% sampah mungkin berujung di, salah satunya, perut paus atau hidung penyu. Di Indonesia saat ini kurang lebih sama. 30% sampah yang mengotori ekosistem. 30% nya Indonesia sama kayak 30% nya Taiwan? Nggak lah. 30% nya Indonesia sekarang ada di 15 juta ton. 100% nya Taiwan di tahun 1997 itu sepersepuluhnya aja, 1.2 juta ton. Indonesia itu gede lhoh. Manusianya banyak lagi.

chart4nate

Sumber: https://international.thenewslens.com/article/88257

Oke, kembali ke pemisahan. Karena belum ada (belum bisa ada) insinerator, Kalo mau ngikut aturan, coba bikin 5 tempat sampah terpisah di dalam rumah/kosan/apartemen. Saya punya usul seperti ini untuk Pemisahan:

Organik, ini isinya sampah basah, usahain pake kantong plastik khusus sampah yang degradable. Bahannya agak beda kan tuh sama plastik belanjaan. Kemungkinan ini juga tempat sampah yang paling cepet penuhnya. Isinya: sampah dapur, makanan sisa, kulit buah, tulang ayam, dll. Kalo punya composter sendiri malah lebih mantep, karena bisa skip kantong degradable langsung masuk composter.

Sampah non-daur ulang lainnya, ini kayak kertas, tisu, etc. Ini yang kemungkinan besar bisa dibakar.

Plastik, Kaca, dan Kaleng, semua jenis sampah yang tersebut dan tidak ingin digunakan lagi.

B3, baterai, kabel, etc. Khusus untuk B3, saya belum jelas gimana cara buang B3 domestik di Indonesia. Mungkin pemulung lebih tau.

Setelah dipisah, sampah tentu perlu diangkut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang pengangkutan dari TPS ke TPA yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengangkutan sampah ke TPS sendiri merupakan tugas lembaga pengelola sampah tingkat RT, RW, kecamatan, hingga keluarahan. (PS: Di RT saya, belum pernah liat ada pengangkutan sampah dari rumah). Di sini bisa diterapkan sistem “Gak dipilah, gak diangkut”. Ketika sampah rumah tangga gagal dipilah oleh pemilik rumah, sampah itu akan menjadi tanggung jawab pemilik rumah, bukan lagi lembaga pengelola sampah (atau kalau beragama Islam, sampah yang gagal diangkut itu jadi dosa jariyah, hayo lho). Dicuekin aja gitu, sampe numpuk trus ganggu. Udah coba pernah tanya ke RT masing-masing, lembaga pengelola sampahnya?

You may also like

Leave a Reply